Industri perhotelan di Jawa Barat (Jabar) tengah menghadapi tantangan berat. Pengurangan tenaga kerja, baik pekerja harian maupun kontrak, menjadi fenomena yang semakin marak terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, yang menyebut kebijakan efisiensi dan penurunan okupansi sebagai penyebab utama.
Situasi ini tidak hanya berdampak pada para pekerja, tetapi juga pada pendapatan daerah dari sektor pajak. Ancaman penurunan pendapatan pajak daerah hingga di bawah Rp 900 miliar pun diutarakan oleh Dodi.
Pengurangan Tenaga Kerja dan Kebijakan Efisiensi
Dodi Ahmad Sofiandi menjelaskan bahwa pengurangan tenaga kerja di sektor perhotelan Jabar bukan berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Lebih tepatnya, terjadi pengurangan pekerja harian, tidak memperpanjang kontrak pekerja kontrak, dan penerapan sistem shifting (kerja bergilir).
Banyak pekerja yang menerima sistem shifting demi mempertahankan pekerjaan. Namun, kondisi ini tetap memprihatinkan dan menunjukkan tekanan yang dialami industri perhotelan.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan situasi ini adalah kebijakan efisiensi yang diterapkan di awal tahun 2025. Sektor MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang menyumbang 35-40% pendapatan hotel, terhambat karena larangan kegiatan studi tour dan acara kelulusan sekolah di Jabar.
Okupansi Rendah dan Tekanan Operasional
Okupansi hotel di Jabar, khususnya di hari kerja, tergolong rendah, yakni sekitar 30-40%. Kondisi ini memberatkan pengelola hotel karena biaya operasional tetap harus dibayar.
Meskipun okupansi akhir pekan di Kota Bandung mencapai 90%, penurunan tajam di hari kerja membuat kondisi keuangan hotel tertekan. Gaji karyawan saja menyumbang 26% dari total pendapatan, belum termasuk biaya utilitas dan pajak.
Penurunan okupansi secara langsung berdampak pada pendapatan pajak daerah. PHRI Jabar memprediksi pendapatan pajak daerah dari sektor perhotelan tahun ini tidak akan mencapai capaian tahun sebelumnya yang mencapai Rp 900 miliar.
Upaya Kolaborasi dan Solusi Jangka Panjang
Dodi Ahmad Sofiandi berharap adanya keringanan pajak dari pemerintah daerah, seperti penghapusan denda keterlambatan pembayaran dan pemberian insentif. PHRI pusat juga tengah berupaya merevisi kebijakan efisiensi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, menyatakan bahwa perlambatan di sektor perhotelan telah diprediksi. Dia memperkirakan penurunan hingga 50% hingga pertengahan tahun.
Muslimin menekankan perlunya kebijakan inovatif dan kreatif untuk mendorong pertumbuhan sektor MICE. Kolaborasi dan penyelenggaraan event skala besar, seperti acara lari di Tasikmalaya yang terbukti meningkatkan okupansi hotel, dianggap perlu untuk ditiru.
Bank Indonesia sendiri berencana menggelar acara karya kreatif Jabar pada Juli mendatang untuk mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan okupansi hotel. Kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta juga sangat diperlukan untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Jawa Barat.
Situasi yang dihadapi industri perhotelan Jabar menuntut kolaborasi dan solusi inovatif dari berbagai pihak. Baik pemerintah, pelaku usaha, maupun Bank Indonesia perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Jabar.
Harapannya, dengan berbagai upaya yang dilakukan, industri perhotelan Jabar dapat bangkit dan kembali memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.
