Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar mendorong kerja sama hilirisasi sektor kelautan dengan beberapa negara. Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam forum Our Ocean Conference (OOC) ke-10 di Busan, Korea Selatan pada 28-30 April 2025.
Meskipun belum menghasilkan kesepakatan formal, KKP telah melakukan penjajakan dengan beberapa negara, termasuk China dan Korea Selatan. Indikasi positif atas kerja sama tersebut telah terlihat selama forum OOC.
Kerja Sama Hilirisasi Kelautan dengan China dan Korea Selatan
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menjelaskan bahwa Indonesia aktif menjajaki peluang kerja sama hilirisasi dengan beberapa negara strategis.
Negara-negara tersebut, selain China dan Korea Selatan, diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan program hilirisasi sektor kelautan Indonesia.
KKP optimistis kerja sama hilirisasi ini akan berjalan lancar, mengingat program tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Hilirisasi sektor kelautan merupakan bagian penting dari platform ekonomi biru Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.
Potensi Besar Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendukung percepatan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan.
Indonesia memiliki komoditas unggulan yang sangat potensial untuk dihilirisasi, seperti rumput laut, tuna, cakalang, tongkol, udang, rajungan, tilapia, dan garam.
Produksi tuna, cakalang, dan tongkol Indonesia mencapai 1,5 juta ton per tahun, menjadikannya produsen terbesar di dunia.
Potensi ini perlu dioptimalkan melalui hilirisasi untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan dan Strategi Hilirisasi
Gibran Rakabuming Raka juga menyoroti beberapa tantangan dalam hilirisasi sektor kelautan.
Tantangan tersebut meliputi penyediaan kawasan industri lengkap dengan cold storage, akses permodalan bagi nelayan dan UMKM, penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan, serta pemberantasan illegal fishing.
Salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi besar adalah rumput laut, dengan produksi mencapai 9,7 juta ton per tahun.
Pengolahan rumput laut dapat menghasilkan berbagai produk turunan dengan nilai tambah yang signifikan, seperti kosmetik, bioplastik, bioavtur, pupuk, dan bahan farmasi.
Perangi Penyelundupan Benih Bening Lobster
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menugaskan Pung Nugroho Saksono sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Salah satu fokus utama PSDKP adalah memberantas penyelundupan benih bening lobster (BBL), yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Penyelundupan BBL merupakan bisnis ilegal yang merugikan negara dan perlu ditangani secara serius.
PSDKP gencar melakukan operasi di laut untuk memberantas pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dan kapal-kapal Indonesia yang beroperasi secara ilegal.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan mendukung upaya pemberantasan penyelundupan BBL.
Keberhasilan hilirisasi sektor kelautan dan perikanan bergantung pada sinergi berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi yang ada, Indonesia dapat meningkatkan perekonomian nasional serta kesejahteraan nelayan dan pelaku UMKM di sektor kelautan.
